Fikih  

Kenapa Tidak Menerapkan Syariat Secara Kaffah

Pernyataan bahwa umat islam di Indonesia tidak menerapkan syariat islam secara kaffah adalah pernyataan kurang tepat. Sebab ketidak mungkinan menerapkan beberapa hukum seperti qisash, rajam dan semisalnya, pada hakikatnya termasuk bagian dari penerapan syariat secara kaffah. Seperti orang tidak mampu shalat berdiri, syariat yang berlaku baginya adalah shalat dengan cara duduk, tidak perlu memaksakan berdiri. Bahkan bila hal itu memaksakan akan menimbulkan bahaya, maka haram.

Begitu pula dalam konteks hukum-hukum islam yang tidak memungkinkan diterapkan di Indonesia, bila dipaksakan justru menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, maka hukum menerapkannya juga haram. Rasulullah saw bersabda:
“Perkara yang aku cegah, maka jauhilah; dan perkara yang aku perintahkan, maka lakukan semampu kalian”(HR.ibnu majah , hasan)
Kaidah fikih juga menyatakan
“Perkara yang tidak dapat di jangkau secara keseluruhan, tidak di tinggalkan secara keseluruhan”
terkait konteks penerapan penerapan syariat, Syaikh Tagiyuddin al-Hishni dalam kifayah Al-akhyar (1/485)mengatakan:
“Bila orang mencuri makanan di waktu paceklik dan masa krisis, maka apabila pelaku merupakan orang yang enggan membayar dengan harga mahal maka di hukum potong tangan; dan apabila bukan orang yang demikian dan tidak mampu membayar dengan harga mahal, maka tidak di hukum potong tangan. Pada konteks inilah di pahami riwayat dari Saidina Umar R.A: “Tidak ada hukum potong tangan pada masa krisis”
Keterangan al-Hishni menunjukkan, tidak selamanya had harus di terapkan. Tidak perlu memaksakan hukuman had bila tidak memungkinkan untuk di lakukan, sebagaimana teladan yang di lakukan oleh Khalifah Umar R.A. Dalam kondisi Negara mengalami musim paceklik, Sayyidina Umar R.A memutuskan tidak menerapkan hukum potong tangan pada pencuri yang sangat di mungkinkan mencuri karena ia dalam kondisi darurat umtuk menjaga keselamatan nyawanya. Satu sisi, hukum potong tangan dapat menghindarkan bahaya pencurian. Namun di sisi lain, hukuman itu akan berdampak keselamatan nyawa masyarakat terancam saat kondisi Negara mengalami paceklik. Khalifah Umar R.A lebih memilih menghindarkan bahaya yang lebih besar berupa terancamnya nyawa (hifzh al-nafs), di bandingkan dengan dampak negatif meninggalkan had pencurian yang berorientasi pada penjagaan terhadap harta (hifzh al-mal).
Catatan sejarah pun merekam, saat Abdul Malik mendesak Ayahnya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, agar segera memperlakukan syari’at di negerinya serentak secara total, penuh bijak beliau menjawab:
“Jangan tergesa gesa wahai anakku. Sungguh Allah mula-mula mencela khamr sebanyak dua kali, baru melarangnya pada kesempatan ketiga. Sungguh, aku khawatir, bila aku memaksa manusia menerap kan syari’at sekaligus, mereka akan menolaknya secara membabi buta dan justru menimbulkan fitnah besar.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *